Penyelenggaraan Kepariwisataan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, diatur dan dijelaskan bahwa kepariwisataan Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas : manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan, kesatuan.

Taman Nasional Laut (TNL) Bunaken di Kota Manado

Kepariwisataan Indonesia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepariwisataan Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk :

  1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  3. menghapus kemiskinan;
  4. mengatasi pengangguran;
  5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
  6. memajukan kebudayaan;
  7. mengangkat citra bangsa;
  8. memupuk rasa cinta tanah air;
  9. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
  10. mempererat persahabatan antar bangsa.

Kepariwisataan Indonesia diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut :

  • menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
  • menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
  • memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
  • memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
  • memberdayakan masyarakat setempat;
  • menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
  • mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
  • memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2009 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata yang meliputi :

  1. industri pariwisata;
  2. destinasi pariwisata;
  3. pemasaran; dan
  4. kelembagaan kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataa Indonesia merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Penetapan kawasan strategis pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan memperhatikan aspek :

  1. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  2. potensi pasar;
  3. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  4. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  5. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  6. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  7. kekhususan dari wilayah.

Kawasan strategis pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Usaha pariwisata yang dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia meliputi, antara lain :

  1. daya tarik wisata;
  2. kawasan pariwisata;
  3. jasa transportasi wisata;
  4. jasa perjalanan wisata;
  5. jasa makanan dan minuman;
  6. penyediaan akomodasi;
  7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  9. jasa informasi pariwisata;
  10. jasa konsultan pariwisata;
  11. jasa pramuwisata;
  12. wisata tirta; dan
  13. spa.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berwenang :

  1. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
  2. mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
  3. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menetapkan daya tarik wisata nasional;
  5. menetapkan destinasi pariwisata nasional;
  6. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
  7. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
  8. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  9. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
  10. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
  11. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
  12. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
  13. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
  14. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, berwenang :

  1. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
  2. mengkordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
  3. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
  4. menetapkan destinasi pariwisata daerah;
  5. menetapkan daya tarik wisata daerah;
  6. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
  7. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata daerah; dan
  8. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri serta mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

  • meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
  • meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  • meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  • menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

2. Fungsi

  • koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
  • mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata. Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata,  terdiri atas : pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain :

  1. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia;
  2. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
  3. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
  4. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
  5. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi kompetensi dan dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha yang dilakukan melalui sertifikasi usaha oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat dan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi dan apabila wisatawan telah diberi teguran dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dikenai sanksi administratif berupa : teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),-

Ketentuan mengenai koordinasi strategis di bidang pelayanan kepabeanan dilakukan dengan instansi pemerintah yang mengurusi bidang bea cukai dalam hal mempermudah masuk dan keluarnya barang untuk keperluan berbagai kegiatan pariwisata, antara lain untuk keperluan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; untuk promosi pariwisata internasional; dan untuk kegiatan pariwisata internasional lainnya.

Ketentuan mengenai koordinasi strategis di bidang pelayanan keimigrasian dilakukan dengan instansi pemerintah yang mengurusi keimigrasian dalam hal mempermudah :

  1. pemberian bebas visa kunjungan singkat (BVKS) atau visa free dan visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) atau visa on arrival (VOA); dan
  2. pemberian visa kepada peserta pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dari negara di luar yang mendapatkan fasilitas BVKS dan VKSK.

Ketentuan mengenai koordinasi strategis di bidang pelayanan karantina dilakukan dengan instansi pemerintah yang mengurusi karantina dan kesehatan dengan prosedur yang jelas dan tegas dalam hal :

  1. masuk dan keluarnya hewan dan tumbuhan yang terkait dengan kegiatan pariwisata/ pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
  2. masuk dan keluarnya bahan/barang untuk keperluan wisatawan.

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang keamanan dan ketertiban dilakukan dengan instans Pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasiona Indonesia dalam hal :

  1. kebijakan dan pelayanan pengamanan dilingkungan objek vital pariwisata nasional dan daerah;
  2. penetapan standar keamanan dan ketertiban serta pengawasan perjalanan wisatawan sejak kedatangan, selama perjalanan, dan sampai kepulangan; dan
  3. pemberian informasi mengenai kondisi destinasi pariwisata yang kondusif dan aman untuk dikunjungi dengan memberikan peringatan dini terhadap adanya suatu bencana.

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang prasarana umum dilakukan dengan instansi pemerintah dalam hal ketersediaan dan keterpeliharaan :

  1. prasarana jalan menuju dan di lingkungan destinasi pariwisata;
  2. air bersih untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata;
  3. listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata;
  4. sarana telekomunikasi untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata; dan
  5. sistem pembuangan air kotor, sampah, dan sanitasi.

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang transportasi darat, laut, dan udara dilakukan dengan instansi pemerintah di bidang perhubungan dalam hal :

  1. peningkatan jalur dan frekuensi penerbangan maskapai asing dan maskapai nasional dari sumber utama pasar wisatawan mancanegara;
  2. peningkatan kualitas sarana bandara, terminal bus, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut yang memenuhi International Ship and Port Security Code (ISPS Code);
  3. peningkatan kenyamanan sarana transportasi;
  4. keterpaduan moda transportasi;
  5. ketersediaan pelayanan transportasi perintis; dan
  6. ketersediaan rambu/petunjuk perjalanan menuju daya tarik wisata dan destinasi pariwisata.

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang promosi pariwisata dilakukan dengan instansi Pemerintah yang menangani bidang luar negeri, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, dan Pemerintah Daerah dalam hal promosi terpadu di bidang pariwisata, perdagangan, industri, dan penanaman modal dan promosi bersama di bidang pariwisata dengan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan penerbangan, dan industri pariwisata.

Unsur penentu kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Sedangkan unsur pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama-sama oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha, dan akademisi.

Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional. (Editor : Rafans Manado – Sumber, UU No.10 Thn 2009 Ttg Kepariwisataan),-

About these ads

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Disini :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s